Permohonan Donasi Mengatasnamakan BPNB

Permohonan Donasi Mengatasnamakan BPNB

BNPB mengingatkan kepada setiap warga untuk berhati-hati dengan beredarnya informasi yang mengatasnamakan BPNB dalam mencari donasi maupun sumbangan karena kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu disampaikan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 beserta jajaran tidak pernah menyebarkan informasi kebutuhan atau donasi mengatasnamakan perorangan. Setiap informasi resmi BNPB akan disampaikan hanya melalui lembaga dan media resmi. Hal ini terkait dengan permohonan donasi yang beredar melalui WhatsApp yang berisi informasi adanya donasi pengumpulan kaos oblong (layak pakai dan bersih) untuk tim medis di RSD Wisma Atlet Kemayoran. Dalam pesan tersebut juga terdapat tata cara serta alamat yang dicantumkan untuk memberikan donasi.

Dilansir dari Twitter resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) @BNPB_Indonesia dan Facebook resmi @InfoBencanaBNPB, telah mengklarifikasi pesan berantai tersebut sebagai hoaks. BNPB mengingatkan kepada setiap warga untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu disampaikan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 beserta jajaran tidak pernah menyebarkan informasi kebutuhan atau donasi mengatasnamakan perorangan. Setiap informasi resmi BNPB akan disampaikan hanya melalui lembaga dan media resmi.

Sumber : (data.jakarta.go.id, twitter BNPB, Kemenkominfo)

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memutuskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) kepada warga miskin sebesar Rp 600.000 per bulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah virus corona ( Covid-19). Penyaluran BLT ini diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni. Bantuan ini hanya dikhususkan bagi warga miskin yang tinggal di luar Jabodetabek. Sementara untuk masyarakat kurang mampu di Jabodetabek akan kebagian paket sembako dengan nilai yang sama. "Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan ( PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja," tulis Kementerian Keuangan di laman resminya, Rabu (29/4/2020). Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Baca juga: Pemerintah Telah Salurkan Dana BLT ke 8.157 Desa BLT dianggarkan dalam APB Desa maksimal sebesar 35 persen dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran dana desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban BLT Desa. BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap III. Baca juga: Cara Membuka Rekening BNI Penerima Kartu Prakerja Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah melakukan evaluasi pelaksanaan tambahan bantuan sosial atau bansos yang nilainya mencapai lebih dari Rp 52 triliun. "Pemerintah bekerja sama dengan pemda akan terus memperbaiki dan menyempurnakan program bansos dari segi target penerima, data, jumlah dan cara penyaluran, akuntabilitas, serta transparansi bantuan," jelas Sri Mulyani. Selain itu, dalam rapat evaluasi tersebut juga dibahas penerapan kebijakan pelarangan mudik. Sri Mulyani berharap agar masyarakat ikut mengawasi dan terus memberikan masukan untuk perbaikan karena pandemik Covid-19 adalah tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia. "Dengan terus menjaga kebersamaan, persatuan, dan kegotongroyongan, insya Allah kita mampu menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19," kata dia. Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan, pemerintah sudah menyalurkan BLT ke 8.157 desa sebesar Rp 70 miliar. Baca juga: Warga yang Tak Punya NIK Tetap Bisa Terima BLT Dana Desa Bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan warga desa akibat wabah virus corona yang berimbas terhadap perekonomian. "Dari 8.157 (desa) kalau rata-rata berarti sekitar Rp 70 miliar yang cair. Nah, Rp 70 miliar itu kemungkinan masih campuran akumulasinya," kata Abdul Halim. Namun, dia mengatakan, ada dua cara bantuan diserahkan, yaitu dalam bentuk nontunai dan tunai disesuaikan dengan kondisi desa tersebut. "Ada yang nontunai, langsung masuk rekening, ada yang tunai karena situasi desa. Yang nontunai tidak ada pertemuan, yang tunai door to door ke rumah penerima manfaat dengan protokol kesehatan," jelas dia. Abdul Halim mengingatkan kepada pemerintah daerah agar penyaluran BLT dana desa ini segera dipercepat. Terlebih lagi, dalam suasana Ramadhan, kebutuhan akan bahan pokok sangat dibutuhkan warga desa yang tidak mampu untuk dibeli. Baca juga: Gaduh Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja, untuk Bayar Pelatihan atau Jadi BLT? "Saya terima kasih karena sudah bantu masyarakat desa untuk BLT ini. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum dapat laporan upaya yang menghambat penyaluran Dana Desa untuk bantuan langsung tunai," ucap dia. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengatakan, proses pencairan BLT dilakukan bertahap pada April-Juni 2020. Setiap bulannya kepala keluarga miskin masing-masing mendapatkan Rp 600.000. Pemerintah pun memberikan kemudahan bagi warga desa yang berhak menerima bantuan tersebut. Kemudahan itu antara lain bagi warga desa tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap dapat menerima BLT dengan syarat melengkapi alamat tinggal yang lengkap. Selain itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) juga mempermudah proses pencairan langsung penerima BLT secara nontunai, tanpa dikenai biaya dan bunga. Cukup menyerahkan fotokopi KTP kepada kepala desa (kades), kemudian kades yang akan menyerahkan kepada bank-bank milik negara yang dilibatkan dalam program ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Syarat Bisa Dapat Uang Rp 600.000 dari Jokowi", https://money.kompas.com/read/2020/04/29/115309326/ini-syarat-bisa-dapat-uang-rp-600000-dari-jokowi?page=all.
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris